BeltimNyamanBekawan.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Penolakan masyarakat terhadap UU TNI semakin nyaring bergema. Sejak UU TNI disahkan oleh DPR pada Kamis (20/3), aksi unjuk rasa terus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil yang berdemo.
Peristiwa ini membuat sejumlah kaum ibu menyatakan keprihatinan dan hati yang pilu atas sikap represi aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menolak UU TNI. Para ibu yang tergabung dalam kelompok “Suara Ibu Indonesia” ikut melakukan aksi untuk menyatakan dukungan kepada mahasiswa. Mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan UU TNI.
“Inisiatif Suara Ibu Indonesia digagas karena dua hal, yakni keinginan untuk melindungi anak-anak mahasiswa yang berdemo menolak RUU dan UU TNI dari kekerasan aparat, dan menyampaikan protes pada pangkal masalahnya, yaitu disahkannya UU TNI,” kata Avianti Armand, arsitek dan penulis, penggagas Suara Ibu Indonesia dalam aksi di depan Gedung Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (28/3), dikutip dari siaran pers yang diterima Beautynesia.
Suara Ibu Indonesia Tolak UU TNI
Suara Ibu Indonesia menyerukan hal yang sama dengan mahasiswa, yakni menolak wacana dwifungsi TNI dan meminta TNI tetap berada dalam fungsi dan tugasnya sebagai penjaga keamanan negara sesuai UU 34 Tahun 2004 yang menyebut bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak kembali ditarik masuk ke ranah politik dan bisnis seperti terjadi di masa Orde Baru.
Dalam orasinya, budayawan Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengatakan bahwa 27 tahun lalu anaknya melakukan aksi menentang dwifungsi TNI. Kini ia sudah bercucu, namun, masih melakukan hal yang sama karena prihatin terhadap situasi sosial.
Sementara itu, Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan Indonesia selalu berhasil keluar dari krisis. “Dan gerakan mahasiswa selalu menjadi motor penggerak perubahan,” katanya.
Menurut filsul Karlina Supelli, penggagas gerakan Suara Ibu Peduli pada 1998, kehadiran ibu-ibu dalam gelombang protes bermakna sesuatu yang genting telah terjadi. Menurutnya, secara naluriah, perempuan memiliki sifat melindungi keluarga, terutama anak yang begitu dicintainya. Oleh karena itu, seorang ibu akan selalu siap siaga untuk menjadi tameng dan melindungi sang anak.
“Kehadiran ibu-ibu dalam gelombang protes ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang genting. Kalau ibu-ibu sudah turun ke jalan, pasti ada situasi kritis yang memaksa mereka bertindak. Secara naluriah, perempuan memiliki sifat melindungi keluarga, terutama anak-anak yang dicintainya. Dalam keadaan genting, seorang Ibu akan bersedia “pasang badan”, menjadi tameng untuk melindungi anak-anaknya,” ujar Karlina.
Harapan: Menggugah Hati para Ibu di Seluruh Indonesia
Inisiatif Suara Ibu Indonesia terinspirasi dan merujuk pada sejarah Suara Ibu Peduli sebelum reformasi dan gerakan Kamisan yang telah berlangsung selama 18 tahun yang digagas oleh Sumarsih Maria, ibunda dari Wawan yang tewas karena kekerasan aparat dalam Tragedi Semanggi.
“Kami berharap bahwa dengan terlibatnya ibu-ibu dalam demo menolak UU TNI, gerakan ini bisa menggugah hati para ibu di seluruh Indonesia dan akan terus membesar hingga punya dampak yang serius dalam mendorong dibatalkannya UU TNI,” ujar Avianti.
Aksi damai ini merupakan permulaan dari perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk melindungi dan mendampingi mahasiswa meneruskan tuntutannya menolak revisi UU TNI. Gerakan Suara Ibu Indonesia dan aksi damai ini selanjutnya akan dilakukan dengan berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga-lembaga lain yang sudah terlibat dengan berbagai fokus.
Orasi Suara Ibu Indonesia yang Menyentuh
Aksi Suara Ibu Indonesia mengundang perhatian masyarakat di sekitar Gedung Sarinah. Peserta aksi bernyanyi Ibu Pertiwi dan Bagimu Negeri serta menyampaikan orasi yang menyentuh.
Berikut teks yang disebarkan pada aksi:
Kami adalah Ibu Indonesia.
Kami menyuarakan kesedihan dan keprihatinan para ibu di seluruh Indonesia yang mengharapkan Indonesia yang lebih baik bagi generasi anak-anak kami.
Kami tidak rela masa depan anak-anak kami diambil oleh keserakahan para elite pejabat yang menempuh cara-cara kotor untuk melanggengkan kekuasaannya.
Kami tidak rela anak-anak kami hidup di Indonesia yang kehilangan kemanusiaan, keadilan, keberadaban, dan kemerdekaan bersuara.
Kami tidak rela anak-anak kami berhadapan dengan kekerasan aparat demi memperjuangkan demokrasi yang disudutkan oleh senapan dan diinjak-injak lars tentara.
Karena itu, kami tidak akan melarang anak-anak kami, para mahasiswa untuk memperjuangkan apa yang direnggut dari masa depan mereka.
Kami ingin anak-anak kami memperoleh perlindungan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Jangan ada serangan terhadap tim medis yang menyelamatkan mereka dari pukulan aparat. Jangan ada yang dihilangkan. Jangan ulangi sejarah kelam negeri ini pada generasi penentu masa depan ini.
Kami, Ibu Indonesia, akan mendampingi perjuangan mereka dengan ikut turun ke jalan, berjuang bersama anak-anak kami, melawan kekuasaan yang korup.
Inilah tuntutan kami:
- Stop kekerasan pada mahasiswa.
- Batalkan UU TNI. Tolak RUU Polri.
- Kembalikan tentara ke tugas utamanya membela tanah air dan polisi ke tugas utamanya melindungi masyarakat, bukan membela elite pejabat yang segelintir.
Mengapa Rakyat Menolak UU TNI?
Pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang menuai penolakan keras dari netizen di media sosial. Tagar #TolakRUUTNI menggema, narasi “Peringatan Darurat” dan “Indonesia Gelap” kembali mencuat.
Organisasi Amnesty International Indonesia juga ikut menolak RUU TNI. Secara sederhana, Amnesty International menjelaskan mengapa RUU TNI bisa berbahaya bagi rakyat.
“Kita harus #TolakRUUTNI karena: 1. DPR dan pemerintah nggak dengerin suara warga saat bahas RUU 2. Isinya bisa bikin militer makin berkuasa, tapi perbaikan pertanggungjawaban militer belum keliatan hilalnya. Udah pegang senjata, masa pegang kuasa juga?” tulis akun @amnestyindo di X, Rabu (19/3).
Selain partisipasi publik yang tertutup, Amnesty International Indonesia juga menyoroti catatan buruk militer sebagai pelaku di balik kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
“Ada keterlibatan militer dalam 11 dari 12 kasus pelanggaran berat HAM yang diakui oleh negara! Kalau militer masuk dalam lembaga negara dan bisa mempengaruhi kebijakan, apakah ada jaminan kasus-kasus pelanggaran berat HAM akan diusut tuntas secara adil?” tulisnya.
Hal ini juga sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Amnesty Universitas Negeri Semarang (Unnes), Raihan Muhammad. Menurutnya, keberadaan dwifungsi ABRI bisa menimbulkan campur tangan militer dalam urusan sipil. Jika ini terjadi, maka ada potensi banyak penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Penolakan RUU TNI juga datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Organisasi ini memandang usulan revisi UU TNI bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi.
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana mengatakan DPR dan presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik, bahkan ekonomi-bisnis yang di masa Orde Baru terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi.
“Selain itu, revisi UU TNI justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas atau kekebalan hukum anggota TNI,” ujar Arif kepada CNN Indonesia, Senin (17/3).
Jika hal itu dibiarkan, Arif mengkhawatirkan masa depan demokrasi menjadi suram dan berpotensi meningkatkan eskalasi pelanggaran berat HAM di masa depan.
Lembaga kajian independen Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menolak RUU TNI. Melalui akun Instagramnya, ICJR menyebut RUU TNI yang sedang dibahas DPR membuka jalan bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil.
“RUU TNI yang sedang dibahas DPR membuka jalan bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil. Jika disahkan, aturan ini akan memberi prajurit aktif wewenang untuk menduduki jabatan di kementerian, lembaga negara, hingga terlibat dalam penegakan hukum dan menangani kasus narkotika,” tulis akun @icjr, Selasa (18/3).
“Padahal, reformasi 1998 sudah menegaskan: militer harus kembali ke barak, bukan mengambil alih peran sipil! Jangan biarkan aturan ini melemahkan hak asasi manusia dan mengancam prinsip negara hukum. Saatnya bersuara, jaga #SupremasiSipil! @dpr_ri #TolakRUUTNI #KembalikanTNIKeBarak,” lanjutnya. | BeltimNyamanBekawan.Com | BeuatyNesia | *** |
1 comment
mantap