Rajo Ameh ; Tiga Bulan Sekali Minta Masukan, Tapi Wartawan Dikesampingkan

BeltimNyamanBekawan.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Dalam sejumlah kesempatan, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, selalu menekankan pentingnya kolaborasi dengan wartawan untuk memajukan daerah dan transparansi pemerintahan. Setiap tiga bulan sekali, Bupati secara rutin mengadakan pertemuan dengan awak media, meminta masukan, saran, serta dukungan dari mereka terkait kebijakan dan program Pemkab Beltim.

Namun, kenyataannya, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan, keterlibatan wartawan justru semakin minim, bahkan hampir tidak ada.

Read Also

4 month ago

Daerah Termiskin, Termasuk Belitung Timur kah? Simak Ulasannya

716 BeltimNyamanBekawan

Hal ini mendapat perhatian serius dari Rajo Ameh, seorang pegiat media di Belitung Timur.

Menurutnya, meskipun Bupati seringkali mengajak wartawan untuk berdiskusi dan meminta masukan, seringkali wartawan justru dikesampingkan dalam kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengakses informasi dan memberikan eksposur yang lebih luas kepada publik.

“Sangat disayangkan, padahal Bupati sudah memberi ruang untuk wartawan agar bisa berperan aktif dalam pembangunan daerah. Namun kenyataannya, dalam kegiatan pemerintah yang dilaksanakan, wartawan jarang sekali dilibatkan,” ungkap Rajo Ameh dengan nada kecewa.

Read Also

5 month ago

Diduga Lompat dari Atas Gedung, Remaja ini Tewas Mengenaskan

421 BeltimNyamanBekawan

Keterlibatan Wartawan : Tidak Sekadar Tugas Pemberitaan

Rajo Ameh juga menambahkan bahwa peran wartawan tidak hanya terbatas pada tugas pemberitaan belaka. Mereka, menurutnya, berfungsi sebagai mata dan telinga masyarakat, serta dapat menjadi pendorong agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Dengan keterlibatan media, informasi tentang perkembangan program dan kegiatan pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Wartawan sering kali tidak diberi akses yang cukup untuk meliput kegiatan-kegiatan besar, meskipun kegiatan tersebut memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

“Ini bukan soal liputan saja, tapi soal bagaimana masyarakat bisa tahu dan memahami apa yang tengah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Tanpa pemberitaan yang tepat dan terbuka, program yang dijalankan akan sulit mendapatkan dukungan atau bahkan kritik yang konstruktif,” tambahnya.

Kesalahpahaman atau Ketidaktahuan?

Lalu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas minimnya kolaborasi antara wartawan dan pemerintah daerah? Menurut beberapa pengamat, masalah ini tidak terletak pada sikap Bupati Kamarudin Muten yang telah menunjukkan komitmen untuk berkolaborasi dengan media, tetapi lebih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya yang belum sepenuhnya memahami pentingnya peran media dalam setiap kegiatan yang mereka jalankan.

“Mungkin ada kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman dari pihak OPD mengenai pentingnya keterlibatan wartawan dalam kegiatan mereka. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya terekspos malah tidak terlihat oleh masyarakat hanya karena kurangnya kerjasama dengan media,” ujar beberapa rekan media lainnya.

Apa yang Harus Dilakukan?

Penting bagi Pemkab Beltim untuk menata ulang sistem keterlibatan media dalam setiap kegiatan mereka. Rajo Ameh mengusulkan adanya perencanaan komunikasi yang lebih baik, yang melibatkan wartawan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan wartawan bukan hanya akan memperkaya informasi yang disampaikan, tetapi juga akan memperkuat fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat.

“Penting bagi OPD untuk menganggap wartawan sebagai mitra, bukan sekadar alat pemberitaan. Wartawan bisa menjadi saluran penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan feedback mereka terhadap kebijakan yang ada,” tandasnya.

Bupati Kamarudin Muten, yang dikenal cukup terbuka dengan media, tentu diharapkan dapat lebih mengintensifkan sosialisasi di internal pemerintahan tentang pentingnya peran media dalam pembangunan daerah. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap cara kerja OPD dalam melibatkan wartawan, mengingat keterbukaan informasi adalah kunci dalam pemerintahan yang bersih dan transparan.

Diharapkan, ke depan, Pemkab Beltim dapat lebih proaktif melibatkan media dalam setiap kegiatan, tidak hanya sekadar memberi ruang untuk masukan, tetapi juga dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kolaborasi yang lebih erat antara wartawan dan pemerintah daerah dapat menjadi langkah penting untuk mendorong pembangunan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di Belitung Timur.

Di tengah tantangan pembangunan daerah, keterlibatan media bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Wartawan bukan hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal agar kebijakan dan program yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga, ke depannya, komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan media dapat terjalin dengan lebih erat demi kemajuan Belitung Timur yang lebih transparan dan berkelanjutan. | BeltimNyamanBekawan.Com | */Redaksi | *** |